Bank Sentral Tiongkok Perketat Penindakan Crypto dan Stablecoin, Tegaskan Status Ilegal dalam Sistem Keuangan

PBoC Perketat Penindakan Crypto dan Fokus pada Stablecoin Setelah Rapat Pemerintah Terbaru

Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap Crypto dan mengumumkan langkah baru untuk memperketat pengawasan. Dalam rapat pemerintah yang baru-baru ini digelar dengan melibatkan sekitar selusin lembaga negara, PBoC menyatakan bahwa mereka akan secara konsisten menindak pelanggaran yang melanggar larangan Crypto, dengan perhatian khusus pada stablecoin.

Dalam pernyataan resminya, PBoC menegaskan bahwa mata uang virtual—including stablecoin—tidak memiliki status apa pun sebagai alat pembayaran sah di Tiongkok. Regulasi ini bukan hal baru, namun penekanan ulang ini menunjukkan eskalasi sikap tegas di tengah meningkatnya aktivitas aset digital secara global.

Aktivitas Crypto Dikategorikan sebagai Operasi Keuangan Ilegal

Menurut PBoC, segala aktivitas yang melibatkan:

• perdagangan,
• penerbitan (issuance),
• distribusi, atau
• transfer aset digital,

tetap dikategorikan sebagai operasi keuangan ilegal di wilayah Tiongkok. Hal ini mencakup baik token kripto tradisional maupun stablecoin yang terkait dengan mata uang fiat.

PBoC juga menyoroti bahwa banyak penyedia stablecoin gagal menerapkan KYC dan AML secara memadai, sehingga memperbesar risiko terhadap arus modal ilegal.

Fokus Penindakan Baru: Stablecoin sebagai Risiko Sistemik

Dalam laporan terbaru, PBoC menggambarkan stablecoin sebagai instrumen yang membawa risiko yang lebih tinggi dibanding Crypto tradisional. Alasannya:

• Risiko Pencucian Uang

Stablecoin memungkinkan pelaku jahat memindahkan dana dengan cepat dan relatif sulit dilacak.

• Potensi Penipuan

Kurangnya pengawasan terhadap beberapa penerbit stablecoin membuatnya rentan dimanfaatkan untuk skema penipuan.

• Transfer Modal Ilegal

Karena stablecoin dipatok pada mata uang fiat, pengguna dapat menggunakannya untuk menghindari kontrol modal tradisional Tiongkok. Ini dianggap ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi negara.

• Keterikatan dengan Sistem Keuangan Global

Hubungan stablecoin dengan aset dunia nyata dianggap dapat membawa risiko eksternal masuk ke sistem domestik Tiongkok.

Stablecoin, menurut pandangan regulator, menghadirkan risiko sistemik karena daya pakai dan kecepatannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan dana keluar-masuk negeri tanpa melalui jalur resmi.

Peningkatan Inspeksi, Investigasi, dan Potensi Sanksi

Untuk mengatasi risiko tersebut, PBoC mengumumkan serangkaian langkah yang akan diperkuat:

• Inspeksi mendetail terhadap aktivitas digital yang dianggap mencurigakan
• Investigasi lintas lembaga bersama otoritas keuangan, kepolisian, dan regulator internet
• Pengenaan sanksi bagi perusahaan dan individu yang melanggar larangan Crypto
• Pengawasan yang lebih agresif terhadap aktivitas stablecoin lintas platform dan lintas batas

Langkah-langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan domestik serta menahan potensi aliran modal yang tidak terkendali.

Konteks Geopolitik dan Kebijakan Tiongkok

Sikap keras ini sejalan dengan strategi besar Beijing:

• mempertahankan kontrol total terhadap arus modal,
• menekankan dominasi yuan digital (e-CNY),
• menolak aset yang mengurangi otoritas bank sentral,
• dan memastikan tidak ada sistem pembayaran alternatif yang berkembang di luar pengawasan negara.

Dengan pesatnya pertumbuhan stablecoin global, terutama yang berbasis dolar, Beijing melihat adanya risiko geopolitik tambahan: pengaruh sistem dolar melalui stablecoin dapat menembus firewall finansial Tiongkok.

Kesimpulan

PBoC kembali memperkuat pendiriannya: Crypto dan stablecoin tetap ilegal di Tiongkok, dan aktivitas terkait akan semakin ditekan. Penekanan terbaru terhadap stablecoin mencerminkan kekhawatiran mendalam regulator mengenai risiko sistemik, pencucian uang, serta potensi pelarian modal.

Dengan meningkatnya inspeksi dan investigasi, Tiongkok mengirimkan pesan jelas bahwa mereka tidak akan memberi ruang bagi stablecoin atau aset digital lain untuk berkembang di luar kendali negara—terutama di saat negara sedang memperluas adopsi yuan digital sebagai alternatif yang diawasi ketat.